CINTABERITA -Ratusan guru honorer yang tergabung di dalam wadah Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di Pendapa Kabupaten Grobogan, Senin (20/11/2017).
Langkah aksi damai itu digagas untuk memperjuangkan nasib para guru honorer, lebih-lebih di dalam persoalan kesejahteraan AGEN POKER .
Sebelum berdemonstrasi, ratusan guru berkumpul di depan Masjid Baitul Makmur Alun-Alun Purwodadi. Setelah itu mereka terjadi kaki mengelilingi alun-alun dan sempat berhenti di depan Gedung DPRD Grobogan untuk jalankan orasi selama sebagian menit.
Selanjutnya, rombongan bergerak menuju depan pintu gerbang Pendapa Kabupaten Grobogan.
Dalam peluang itu, mereka berorasi dan membentangkan spanduk menuntut gaji yang layak. Kegiatan ini dijaga ketat puluhan aparat keamanan.
Dua hari sebelumnya, perwakilan guru honorer termasuk telah jalankan audensi bersama dengan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto. Tujuannya untuk menghendaki bagian Dewan membantu aspirasi yang diperjuangkan.
Ketua PGHRI Grobogan Idang Murdoko mengatakan, tersedia tiga aspirasi yang idamkan disampaikan di dalam audensi tersebut, di antaranya menagih segera penerbitan SK Bupati Grobogan untuk guru honorer tersebut DOMINO ONLINE.
Guru honorer termasuk menghendaki Pemkab Grobogan untuk tingkatkan alokasi belanja di dalam pembiayaan kesejahteraan guru honorer dan upah guru honorer sesuai bersama dengan upah minimum kabupaten (UMK).
Menurut Idang, SK bupati itu dibutuhkan menyusul ada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017. Sesuai keputusan tersebut, para guru honorer mampu mendapatkan honor berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya honor yang didapat sebanyak 15 persen berasal dari BOS.
Baca Juga :
Aturan Permendikbud itu bakal diberlakukan terasa tahun 2018. Setelah tersedia Permendikbud, honor yang selama ini didapatkan terancam tidak mampu di terima lagi. Soalnya, keberadaan guru honorer belum mampu penugasan lewat SK Bupati.
"Honor berasal dari dana BOS mampu kami mampu kalau tersedia SK berasal dari Bupati. Kalau tidak tersedia SK, tidak mampu cair. Padahal, kami mengajar tidak pegang SK Bupati. Dengan tersedia SK Bupati maka tersedia kemungkinan untuk mampu mampu sertifikasi. Oleh karena itu, kami menuntut supaya Bupati Grobogan segera menerbitkan SK bikin guru honorer ini," ujar Idang.
Dia menyebutkan, jumlah guru honorer di Grobogan tercatat lebih kurang 5.000 orang. Sebagian besar adalah guru yang mengajar di SD. Selama ini mereka mendapatkan honor terasa berasal dari Rp 150.000 hingga Rp 350.000 per bulan.
"Honor kami mana lumayan bikin bayar listrik yang sangat mahal. Kami mohon mencermati nasib kami," kata dia AGEN BANDARQ.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Pudjo Albachrun mengatakan, pihaknya segera membawa dampak surat penugasan mengajar bagi para guru honorer. Kebijakan itu ditunaikan bukan tentang ada aksi damai para guru honerer, melainkan memang di awalnya telah dipersiapkan, yakni sehabis turunnya Permendikbud No 26 Tahun 2017.
“Setelah tersedia Permendikbud tersebut, segera kami sikapi. Namun, kami tidak mampu buru-buru mengeluarkan surat penugasan karena harus sesuaikan bersama dengan keputusan lainnya. Jangan hingga surat yang kami keluarkan malah bertentangan bersama dengan keputusan lain,” kata Pudjo pas beraudensi bersama dengan perwakilan guru honorer di ruang rapat Setda Grobogan.