CINTABERITA -Dalam konferensi pers, Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei menyatakan sejalan bersama ditandatanganinya perjanjian utang tersebut, "financial closing" dapat dikebut dan kontraktor dapat langsung ditentukan untuk mengejar konstruksi yang dimulai pada Januari 2018.
"Dari awal Pemerintah Indonesia berharap kepada Pemerintah Jepang untuk memanfaatkan teknologi Jepang dan membangun secepat mungkin," katanya.
Kozo menyatakan "financial closing" dapat dikerjakan secepatnya bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan JICA.
"Financial closing dapat dikerjakan didalam waktu dekat bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama JICA," katanya.
Dia menyatakan untuk pengoperasian Terminal Kendaraan pada ditargetkan rampung Maret 2019 (soft opening), waktu itu untuk pengoperasian total Tahap 1 ditargetkan selesai 2023.
Terkait kontraktor proyek, Kozo menyatakan telah dikerjakan tender baik itu untuk perusahaan Jepang maupun perusahaan dari Indonesia POKER ONLINE.
"Perusahaan Jepang telah ada yang masuk tender, perusahaan Indonesia terhitung dapat bekerja serupa bersama perusahaan Jepang," katanya.
Adapun, mengenai operator, dia menambahkan, pihak Jepang dan Indonesia terhitung telah sepakat dapat menentukan operator pada tahun ini AGEN BANDARQ..
"Mengenai hal ini, pada pertemuan bilateral Januari tahun ini sepakat pada pertemuan sepakat mengupayalan sebisa mungkin proyek ini diusahakan bersama. Operator dapat dipilih kecuali dapat tahun ini, sekarang dapat bikin rencana pengoperasian, berusaha buat persiapan dokumen tender biar mencapai obyek 'soft opening'," katanya.
Kozo menyebutkan waktu ini pihaknya tengah bernegosiasi bersama pihak Indonesia mengenai operator Pelabuhan Patimban.
"Pihak pemerintah Indonesia telah mengusulkannya tapi negosiasi belum selesai," katanya.
Dia berharap banyak swasta nasional yang terlibat sebagaimana permohonan pihak Jepang untuk kurangi porsi perusahaan atau badan punya pemerintah, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan sama, Perwakilan Senior JICA di Indonesia Kawabata Tomoyuki menyatakan total kebutuhan Proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 adalah 144 miliar yen atau kira-kira Rp17,2 triliun.
Namun, Kawabata menyatakan nilai tersebut terhitung akses jalan, listrik dan pajak yang dapat dibiayai Pemerintah Indonesia.
"Tahap 1 ini ada dua tahap, pembangunan akses jalan terhitung didalam Tahap 1 ini," katanya.
Pemerintah memastikan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah dicantumkan didalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 berkenaan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 berkenaan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional DOMINO ONLINE.
Pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi jadi tiga tahap, spesifik untuk langkah pertama terbagi kembali ke didalam dua fase.