CINTABERITA - Konsep rekonsiliasi dan politik yang sopan sebabkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai tidak mungkin memobilisasi pendukungnya untuk menyebar isu kebangkitan PKI dan komunisme. Hasil survei Saiful Mujani research Center (SMRC) berkenaan hal itu pun diakui omong kosong.
"Enggak barangkali Pak Prabowo nyuruh kadernya buat sebar isu PKI. Kita ini partai yang sopan di dalam berpolitik," cetus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono.
Ia menyebut, tersedia beberapa unsur yang sebabkan Prabowo tidak barangkali memobilisasi isu PKI dan komunisme.
Baca Juga :
Bugatti Chiron Mobil Baru Cristiano Ronaldo
Ojek Online di Bandung Tewas Ditembak Polisi
Heboh Video Nana Mirdad Yang Tak sengaja Pamerkan Bagian Pribadinya
Video Skandal Artis Cantik Yang Tersebar luas DI Publik
Bugatti Chiron Mobil Baru Cristiano Ronaldo
Ojek Online di Bandung Tewas Ditembak Polisi
Heboh Video Nana Mirdad Yang Tak sengaja Pamerkan Bagian Pribadinya
Video Skandal Artis Cantik Yang Tersebar luas DI Publik
Viral Ular Piton Raksasa 7metar Tertangkap Warga di Riau
Zarco Pesimistis Jadi Pengganti Rossi
2 Begal berpistol ditembak polisi Hingga tewas Di Medan
Zarco Pesimistis Jadi Pengganti Rossi
2 Begal berpistol ditembak polisi Hingga tewas Di Medan
Pertama, keberpihakan Prabowo pada rekonsiliasi. Dalam beberapa kesempatan, lanjutnya, Prabowo tetap menjelaskan kepadanya berkenaan rekonsiliasi bersama dengan bekas pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan pihak yang dituding sebagai keluarga PKI. Meskipun, ide ini bertentangan bersama dengan pandangan sejumlah petinggi milter lama bandar togel.
Kedua, manifesto politik Partai Gerindra yang berjuang demi kesejahteraan rakyat. Dalam beberapa hal, Arief mengaku ini beririsan bersama dengan ideologi kiri yang menonjolkan kerakyatan.
Ketiga, lanjut Arief, penggalangan kader-kader Gerindera yang mempunyai beraneka macam ideologi. Termasuk yang berideologi agak kekirian layaknya dirinya yang merupakan aktivis gerakan buruh.
"Kalah kiri itu PDIP (dibanding kami)," akunya, yang merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.
Karena itulah, Arief menilai hasil survei SMRC terakhir itu tak beralasan. Ia lebih-lebih meragukan survei tersebut mengingat rekam jejak survei SMRC yang tidak akurat. Ia mencontohkannya bersama dengan survei SMRC di Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Banten, dan Pilkada Bangka Belitung bandar togel terbaik.
Dia terhitung meragukan metode pengambilan survei oleh SMRC gara-gara patut dianggap tersedia keperluan politik tertentu di dalamnya.
"(Survei) ini demokrasi. Sah-sah saja. Tapi menurut saya surveinya ngawur, tidak tepat," protesnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf terhitung menyebut tersedia kasus bersama dengan netralitas dan validitas survei SMRC sejauh ini. Pilkada DKI jadi contohnya agen togel hongkong.
"Kalau (lembaganya) tetap dipertanyakan, susah (hasil surveinya) jadi patokan. Jadi tidak usah dikomentari," ucapnya.
Tentang mobilisasi massa pendukung Prabowo, di mana PKS terhitung di dalamnya, Muzammil terhitung enggan berkomentar lebih jauh gara-gara keraguannya pada integritas SMRC itu.
Terlepas dari itu, dia memandang masyarakat tak kudu risau bersama dengan isu kebangkitan PKI. Sebabnya, tersedia Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 berkenaan Pembubaran PKI dan Pasal 31 ayat (3) UUD 45 berkenaan pendidikan nasional yang berlandaskan iman dan takwa.
"Enggak barangkali mampu berdampingan itu semua bersama dengan ideologi komunis," tandas dia, yang merupakan Anggota Komisi II DPR itu.