CINTABERITA - Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan terdapatnya kesibukan penindakan yang dilaksanakan tim KPK di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Selasa (26/9/2017) siang ini.
Namun, ia membantah kesibukan berikut adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kukar, Rita Widyasari.
"Hari ini tidak tersedia OTT tapi penggeledahan," kata Agus Rahardjo di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengab Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Selasa (26/9/2017) petang.
Hal ini disampaikan Agus Rahardjo selagi menjawab pertanyaan pimpinan RDP, Benny K Harman.
Namun berdasarkan surat KPK yang dimaksudkan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur yang beredar melalui pesan WhatsApp tertulis Bupati Rita Widyasari udah ditetapkan sebagai tersangka.
Disebutkan di dalam surat berikut KPK sedang laksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dianggap dilaksanakan oleh Rita selaku bupati Kutai Kertanegara periode th. 2010-2015 dan periode 2016-20121.
Tindakan dianggap korupsi itu dilaksanakan Rita bersama-sama Khairudin selaku komisaris PT Media Bangun Bersamabandar togel
.
.
Tersangka dianggap menerima gratifikasi yang terkait bersama dengan jabatannya dan berlawanan bersama dengan kewajiban atau tugasnya layaknya yang dimaksud di dalam pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiagen togel terpercaya.
Menurut Agus, hari ini tim KPK laksanakan penggeledahan di lebih dari satu tempat di Kabupaten Kukar, di antaranya kantor bupati.
Dari Tenggarong, Kukar, tim KPK selagi ini tetap laksanakan pengeledahan di kantor Bupati Kukar.
Sejak pukul 10.00 Wita, kira-kira tujuh bagian KPK laksanakan pengecekan di gedung utama kantor Bupati.
Dan, kira-kira pukul 16.10 Wita, bagian KPK berganti ke gedung C, yang terdapat di sebelah kanan gedung utamabandar togel terbaik.
Pada gedung C tersebut, terdapat di dalamnya bagian Kesra, sampai bagian SDA.
Kedatangan tim KPK memicu terperanjat banyak karyawan maupun PNS, pasalnya tidak tersedia isu yang beredar berkaitan bersama dengan korupsi.
Bahkan, lebih dari satu PNS tetap bertahan di kira-kira kantor Bupati, untuk menyaksikan akhir berasal dari kedatangan bagian KPK.