CINTABERITA - Di tengah krisis kemanusiaan di Myanmar, sejumlah tokoh oposisi mengkritik respons Jokowi dan pemerintah atas tragedi Rohingya. Misalnya, pada Minggu 3 September 2017, Hidayat Nur Wahid menyebut kepala negara kalah tegas daripada sementara menanggapi serangan teror di Paris dan London. Lewat akun Twitternya pada 3 September 2017, politisi Gerindra Fadli Zon, terhitung melontarkan kritikan. Tweetnya pada lain menyatakan: "Rezim ini nampak tak menopang penduduk #rohingya yg jadi korban pengusiran n pembantaian..."AGEN BOLA
Namun, menurut Anggota Komisi Luar Negeri DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira: "Pemerintah sudah jalankan beberapa langkah yang tepat."
Terkait kritik Fadli Zon dan para politikus lain, Andreas mengatakan, "Saya kira kritik ini tidak beralasan. Hanya sekadar mau beda. Karena realitanya pemerintahan Jokowi terlampau responsif pada masalah Rohingya."
Ia mencontohkan, lewat jalur diplomasi, pemerintahan Jokowi mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar untuk mengulas masalah berikut bersama dengan para pemimpin negara berikut untuk mencari solusi. "Sebagai negara bersama dengan penduduk muslim terbesar bersama dengan keberagaman agama dan budaya bersama dengan pengalaman resolusi konflik horizontal, Menlu sanggup berbagi pengalaman bersama dengan pemimpin-pemimpin Myanmar," kata Andreas. JUDI BOLA
Baca Juga:
Selain jalur diplomasi, pemerintah dan penduduk Indonesia terhitung secara cepat memberikan respons lewat dukungan kemanusiaan pada para pengungsi Rohingnya.
Presiden Jokowi memang baru mengeluarkan pernyataan persnya--bahwa mesti tindakan nyata untuk menangani krisis kemanusiaan yang dialami Muslim Rohingya, bukan cuma sekedar kecaman--pada Minggu malam 3 September 2017. Namun, jauh sebelum pernyataan itu, Pemerintah Indonesia memang sudah mengambil alih lebih dari satu langkah. Pertama, pada 29 Agustus 2017, di Kompleks Istana Negara, Menlu Retno memberikan komitmennya menopang penyelesaikan konflik di Myanmar. Menlu terhitung sudah menghubungi Dubes RI di Yangoon dan konsisten mengupayakan menjalin komunikasi bersama dengan Menlu Bangladesh, meminta negara itu membuka perbatasannya bagi pengungsi Rohingya,
Kedua, pada 30 Agustus 2017, Presiden Jokowi terhitung menyetujui cara untuk konsisten menjaga kedekatan bersama dengan Pemerintah Myanmar. Strategi itu penting sehingga Indonesia sanggup didengar dan mengambil alih cara manfaat menangani konflik yang menimpa warga Rohingya. Menlu RI pun menyatakan akan segera terbang ke Myanmar.
Ketiga, Menlu RI menjalin komunikasi bersama dengan sejumlah pihak, terhitung Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Pembicaraan sepanjang 16 menit itu ditunaikan pada Jumat, 1 September 2017. Gutteres sementara itu meminta Indonesia konsisten menggerakkan perannya sebagai juru damai. "Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan menghendaki Indonesia lanjutkan perannya didalam menopang penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," kata Menlu Retno.BANDAR BOLA ONLINE
Keempat, Komunikasi terhitung ditunaikan bersama dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders pada 2 September 2017. Dari obrolan tersebut, Eropa menyatakan dukungannya atas apa yang ditunaikan Indonesia
Indonesia terhitung sudah mengirim bermacam bentuk dukungan kepada warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar.