Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluh kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan digruduk. Melalui akun Twitternya, SBY mengeluh keamanannya hidup di negeri sendiri sudah terancam.
Keluhan SBY itu justru ditanggapi dingin dan santai oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah Menko Polhukam Wiranto, kini giliran Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki yang meminta SBY tak khawatir. Alasannya, pengamanan dari Paspampres masih melekat pada diri SBY selaku Presiden ke-6 RI.
"Enggak usah dikhawatirkan. Kewajiban negara melindungi mantan presiden. Mantan Presiden kan masih ada pengawal, ajudan," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).
Dalam kesempatan ini, Teten juga membantah kabar yang menuding pemerintah mengerahkan massa mahasiswa untuk menggeruduk kediaman SBY. Tudingan pengerahan massa ini bermula saat sejumlah Menteri Kabinet Kerja menghadiri Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (5/2).
"Enggak ada. Itu saya juga hadir di acara itu pagi dan saya minta untuk menyampaikan beberapa kemajuan dalam 2 tahun pemerintahan. Ya biasa, yang dimasalahkan mahasiswa ketika dialog itu banyak mengenai dana desa, pemberantasan korupsi, HAM, agraria, dan sebagainya. Dialog gitu aja," jelas Teten.
Mantan anggota Ombudsman Nasional ini menuturkan, saat bertemu mahasiswa dalam Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, dirinya hadir sebagai perwakilan pemerintah. Teten menekankan dua hal.
Pertama, terkait mempertahankan toleransi. Teten menegaskan, negara ini dibangun dari masyarakat yang toleran.
"Sebelum pemerintahan ada kan sudah ada masyarakat. Beragam suku, agama, ras dan sebagainya. Jangan kita sekali-kali menganulir, meniadakan keberagaman ini. Kalau dihilangkan, kita akan ada konflik horizontal, kita gagal jadi negara maju. Sibuk berkelahi sesama saudara, lupa membangun, tidak punya kesempatan membangun inovasi, hasil pembangunan mungkin mengalami kerusakan, kemandekan," paparnya.
Kedua, ditekankan terkait NKRI. Di hadapan mahasiswa, Teten mengaku menjelaskan secara detail terkait pengimplementasian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerataan harga bahan bakar minyak dari sabang sampai merauke.
"Kira-kira poin saya di situ. Tidak ada provokasi-provokasi. Itu kan terbuka, pertemuan mahasiswanya seribu lebih. Siapa yang berani memprovokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana," tuntas Teten.